TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGADAAN PASAR RAKYAT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola Pasar Rakyat di Indonesia, dan menganalisis secara teoritis mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaku penyalahgunaan pengadaan pasar Rakyat

Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan oleh Brownlie & Satjipto Raharjo, Teori Tanggung Jawab Hukum oleh Hans Kelsen, Abdulkadir Muhammad & Busyra Azheri, Teori Perijinan oleh Suharto.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, Conseptual approach dan Case approach, yaitu Putusan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg., dan Putusan Tipikor Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : (1) Ahmad Fadel Lutfi Atjo Lopa (2022)  “Penataan Toko Modern Sebagai Upaya Perlindungan Pasar Tradisional Di Kabupaten Majene”. Fokus masalah yang diteliti: Bagaimanakah Dalam penerapan perda No 19 Tahun 2015, pemerintah kota Majene terkhusus SKPD terkait belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal. (a) Konsep perlindungan pasar tradsional yang ada didalam perda masih kurang diperhatian oleh pemerintah; (b) pemerintah terkesan abai dalam menerapkan perda dengan tidak memberikan sanksi terhadap toko modern yang tidak mentaati ketentuan yang ada didalam Peraturan Daerah No 19 Tahun 2015, pemerintah seakan memberikan kelonggaran terhadap perizinan pendirian toko modern yang memunculkan keresahan bagi para pedagang pasar tradsional. (2) Rizalul Bachtiar (2017), “Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”. Implementasi regulasi yang berkaitan dengan zonasi toko modern dengan pasar tradisional di Kota Semarang khusunya di Kecamatan Gunung Pati tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada.       

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa  Kewenangan pasar rakyat umumnya berada di tingkat kabupaten/kota, sedangkan pusat berperan sebagai pembina, regulator, dan pemberi dukungan anggaran serta kebijakan nasional. Tanggung jawab hukum terhadap penyalahgunaan pengadaan pasar rakyat mencakup pidana (korupsi), perdata (ganti rugi), dan administratif, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun implementasi proses keadilan tindak pidananya tidak merumuskan sebagai perbuatan extraordinary crime.