POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui politik hukum pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, dan penyelenggaraan pemilihan umum serentak merupakan politik hukum dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini menggunakan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Jimly Asshiddiqie & Saldi Isra, Teori Negara Demokratis oleh Abraham Lincoln, Sidney Hook, Joseph Schumpeter,C. F. Strong, Koentjoro Poerbopranoto, Munir Fuadi & Harris Soch

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dan doktrinal yang bersifat  preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, Conseptual approach dan Case approach, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : Wishnu Dewanto, 2017 dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, yang mengangkat judul: “Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung di Indonesia”. Hasil penelitian bahwa Ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang berakibat terjadinya tuntutan ke lembaga peradilan pemilihan umum, yakni Mahkamah Konstitusi.

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa  bentuk (1) Garis kebijakan atau politik hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat kelemahan pada ketentuan Pasal 471 ayat (7) bahwa Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain hal ini bertentangan dengan UUD 1945 di Pasal 28I ayat (5) yang bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan; (2) Keserentakan Pemilu bukan bagian dari asas pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, akan tetapi masuk bagian dari prinsip dan tujuan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.