PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI DASARPERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara teoritis mengenai keabsahan persetujuan lingkungan dalam hal dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) belum sempurna menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan menganalisa secara yuridis implikasi dari persetujuan lingkungan yang melibatkan peran serta masyarakat.

Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum oleh A.V. Dicey & Stahl, Teori Good Governance (Administrasi Negara) oleh George J. Gordon.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, Conseptual approach dan Case approach, yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/G/2024/PTUN.JKT.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : (1) Johan merumuskan bahwa kewenangan untuk melaksanakan perizinan didaerah dilaksanakan hanya pada tingkat risiko rendah dan menengah rendah yang menjadi kewenangan bupati atau walikota. Sedangkan resiko menengah tinggi, dan sektor perizinan yang strategis menjadi kewenangan Gubernur atau Menteri, dimana Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan besar dengan koperasi, usaha mikro, dan memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal.

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak memenuhi syarat formal atau material maka persetujuan lingkungan sebagai syarat administratif adanya kesepakatan dengan masyakat tidak boleh diterbitkan karena dapat melanggar asas legalitas dan prosedural dalam hukum administrasi. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga alat untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.