Journal Title :Jurnal Wasaka Critical Law Review ISSN :2746-4296(online) Acreditation : - DOI Prefix : Prefix :10.48171 / wclr by Editor in Chief : Dr. Ma'rifah SH., MH Frequency : Bianualy (June and December) Publisher : PMIH Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Address :Jl. Sultan Adam No.130 RT.26 RW.10 Kota Banjarmasin 70122 WASAKA Critical Law Review adalah suatu Kajian Hukum yang bersifat kritis sebagai buah pemikiran, ide, gagasan, telaah dan kajian yang bertujuan untuk mencapai Kesejahteraan yang berkeadilan, di samping sebagai penyalur informasi dan strategi praktis penyelesaian masalah-masalah hukum yang mana merupakan wujud nyata kontribusi, berupa sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa maupun masyarakat. WASAKA Critical Law Review memuat naskah di bidang Ilmu Hukum untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya sebuah Undang-Undang. Dengan mengkaji Ratio legis dan dasar Ontologi akan mengungkap kandungan filosofi dalam perundang-undangan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selain itu, guna menjawab mengenai isu-isu hukum (issue cases) terkait ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut dan fakta hukum terkait kasus-kasus yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) sehingga dapat ditelaah dan diketahui ratio decidendi atau reasoning putusannya (pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan). WASAKA Critical Law Review adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Juli & Desember). Isi Jurnal Wasaka dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya (Citation is permitted with acknowledgement of the source). Tulisan-tulisan yang dimuat, setelah melalui penyuntingan seperlunya oleh tim redaksi dengan tanpa mengubah substansi sesuai naskah aslinya. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab pribadi penulisnya dan tidak dapat diartikan sebagai pendapat penerbit. Akhirnya tim redaksi Jurnal WASAKA Critical Law Review mengucapkan selamat membaca. WASAKA Critical Law Review Journal is a legal study that is critical in nature, serving as a product of thought, ideas, concepts, analyses, and studies aimed at achieving equitable welfare, in addition to being a conduit for information and practical strategies for resolving legal issues, which is a tangible form of contribution, providing intellectual input that can be utilized by students and society. WASAKA Critical Law Review publishes manuscripts in the field of Law to seek the ratio legis and ontological basis for the birth of a Law. By examining the Ratio legis and the Ontological basis, the philosophical content within the legislation will be revealed. So that it can be concluded whether there is a philosophical conflict between the law and the issues faced. Additionally, in order to address legal issues (issue cases) related to the provisions of the law with the philosophy that gave rise to the law and the legal facts related to cases that have had final and binding decisions (In kracht van gewijsde), it is necessary to examine and understand the ratio decidendi or reasoning of the decision, which is the court's consideration in reaching the verdict. WASAKA Critical Law Review Journal is a biannual publication, released twice a year (July and December). The content of Jurnal Wasaka can be cited with acknowledgment of the source (Citation is permitted with acknowledgment of the source).
Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, Indonesia
INTERPRETASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGTERHADAPSENGKETA PAJAK IMBALAN BUNGAATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA
Terhadap salinan hasil Putusan Pengadilan Pajak yang amarnya menolak upaya hukum gugatan atas permohonan pemberian imbalan bunga oleh wajib pajak, karena adanya pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Penulisan ini adalah: (1) untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak yang merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht Van Gewijsde) atas penolakan pengajuan gugatan oleh wajib pajak dan (2) untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim Majelis pada Mahkamah Agung atas pengajuan Peninjauan Kembali oleh pemohon peninjauan kembali. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Wajib pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian gugatannya, masih dapat kesempatan mengajukan upaya hukum selanjutnya dan (2) Perbedaan Pertimbangan hukum Hakim Majelis pada Mahkamah Agung yang menolak dan yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang diajukan.
Copyright (c) 2026 Journal Wasaka Critical Law Review
POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENGENDALIAN BENCANA BANJIR BERBASIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridia mengenai politik hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun dan melaksanakan strategi pengendalian banjir yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup. Untuk menemukan model politik hukum yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian banjir dengan mengintegrasikan pendekatan perlindungan lingkungan hidup. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dengan pendekatan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conseptual Approach). Penelitian ini bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini bahwa Politik hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengendalian bencana banjir berbasis perlindungan lingkungan hidup telah menunjukkan upaya yang signifikan melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Bentuk langkah konkret adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan landasan hukum untuk mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk banjir yang mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga penanganan pasca bencana banjir.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian ada Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Namun Undang-Undang tersebut mempunyai sanksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakjelasan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melaksanakan penelitian hukum. Hasil penelitian ini bahwa regulasi yang ada saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum kerena pengaturannya terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian ada Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Namun Undang-Undang tersebut mempunyai sanksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakjelasan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada guna memberikan kepastian hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Kemudian dalam hal pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga selain merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat hal ini juga merupakan tanggung jawab dari lembaga lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun kantor perwakilan yang hanya ada di 5 kota yakni Yogyakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Kupang menurut Penulis pelaksanaan dari tanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia, sebagaimana hak tersebut diatur Pada Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjadi kurang maksimal karena LPSK tidak memiliki lembaga perwakilan di masing-masing daerah dan menyulitkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang juga mempunyai tanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERISERANG TENTANG VERSTEK (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg)
Putusan Verstek merupakan salah satu instrumen dalam hukum acara perdata yang memungkinkan hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut. Praktik putusan Verstek sering ditemukan dalam perkara wanprestasi dan sengketa konsumen, terutama ketika salah satu pihak tidak kooperatif dalam proses persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum yang melandasi terjadinya putusan Verstek serta akibat hukum yang ditimbulkannya, dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normstif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal149RBg, dengan tetap mempertimbangkan asa kehati-hatian hakim. Akibat putusan Verstek meliputi dikabulkannya gugatan penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, timbulnya kewajiban hukum bagi tergugat, serta terbunkanya hak tergugat untuk mengajukan perlawanan (verzet). Putusan ini mencerminkan peran aktif hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan menjamin kepastian hukum.
ANALISIS PENCURIAN ARUS LISTRIK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
Pencurian arus listrik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian signifikan bagi negara serta badan usaha penyedia tenaga listrik. Praktik ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengatur pemanfaatan tenaga listrik secara sah dengan realitas sosial yang masih diwarnai oleh penggunaan listrik tanpa hak. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana konstruksi hukum pidana memandang pencurian arus listrik serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pencurian arus listrik serta mengkaji penerapan ketentuan pidana tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian arus listrik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekaligus sebagai tindak pidana khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan umum menegaskan bahwa energi listrik memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan hukum diperlukan guna memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap pelaku pencurian arus listrik.
PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian di Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis kerangka hukum yang mengatur penggunaan senjata api oleh polisi, mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan yang terjadi, serta mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku. Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan oleh Philipus M. Hadjon, Bagir Mannan, Teori Penyalahgunaan Wewenang oleh Jean Rivero dan Waline, dan Teori Keadilan Restoratif oleh Howard Zehr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, dan Conseptual approach serta Case approach. Penelitian sebelumnya oleh Almau Dudy, A., & Ashady, S. 2024. “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Peluru Nyasar Dalam Menjalankan Tugas” Hasil penelitian : peluang terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka meningkat secara signifikan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi tindakan aparat kepolisian yang mengakibatkan peluru menyasar hal ini, berkaitan dengan kekuatan yang berlebihan, atau bahkan keputusan yang tidak tepat dalam situasi kritis; Puguh Budi Prabowo, Irmanjaya, 2021. “Pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota Polri di Polda Metro Jaya”. Hasil penelitian : Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif disimpulkan bahwa : Hukuman yang dijatuhkan kepada oknum anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api terbagi menjadi tiga yaitu: kode etik profesi polri, hukuman peraturan disiplin polri, hukuman pidana. Temuan penelitian ini bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur penggunaan senjata api oleh polisi, di dalam praktiknya masih terjadi kasus-kasus penyalahgunaan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian secara materiil. Bentuk penyalahgunaan tersebut meliputi penggunaan yang tidak proporsional, kelalaian dalam penyimpanan, hingga penyalahgunaan untuk tindak pidana. Mekanisme pertanggungjawaban yang ada mencakup sanksi disiplin, pidana, dan perdata. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti proses yang panjang dan kurangnya transparansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan internal, peningkatan pelatihan, serta reformasi mekanisme pertanggungjawaban untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas polisi dalam penggunaan senjata api
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan norma hukum tentang alas hak tanah dan jangka waktu pengumuman data fisik dan yuridis dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terkait norma hukum (legal approach) pendaftaran tanah sistematik lengkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan dalam rangka memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kalender sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No.6 Tahun 2018, pengaturannya berbeda dengan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.Pasal 63 Peraturan MNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mensyaratkan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari. Norma hukum yang bertentangan menunjukan ketidaksinkronan norma hukum yang berpotensi menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori bahwa peraturan yang lebih rendah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui program PTSL dirasakan masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan masih dianutnya sistem pendaftaran tanah negatif, sehingga masih terdapat celah hukum bagi pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atas tanah untuk menggugat di pengadilan, bahkan pengadilan dapat menyatakan tidak sah, batal, atau membatalkan kepemilikan atas tanah dimaksud, padahal tujuan utama dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.
ANALSIS YURIDIS HAK TERSANGKA SEBAGAI PENGULANG TINDAK PIDANA (RESIDIVIS) DALAM PENYELESAIAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis mengenai ruang lingkup Pelaku kejahatan dianggap sebagai bentuk pengulangan tindak pidana (residivis), dan Konsep Restorative Justice terhadap residivis yang melakukan tindak pidana didasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum oleh Fitzgerald, Philipus M. Hadjon, Teori Keadilan oleh John Rawls, dan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, dan Conseptual approach serta Case approach. Penelitian sebelumnya oleh A. Yudhistira Hadiyan Pratama, 2022. Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan. Hasil penelitian : Meningkatkan peran dan fungsi pada segi pengamanan dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan memaksimalkan fungsi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk meng-assesment dan memberikan penilaian resiko secara objektif kepada pola pembinaan yaitu super maximum security, maximum security, medium security dan minimum security, yang kemudian diseuaikan dengan pola pengamanan yang dilakukan; Bima Muhammad Rizki, 2021. Analisis Komparatif Terhadap Sanksi Pelaku Residivis Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Hasil penelitian : a. bagi pelaku tindak pidana Residivis diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana : Residivis Umum (general recidive), diatur pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP, dan Residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang resdivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya; b. Hukum pidana Islam, khusus pembunuhan, sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi hukum dari dua alternatif, yaitu: pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal, dibunuh bagi pembunuhan yang disengaja, pembunuh membayar diat kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak disengaja. Temuan penelitian ini bahwa ruang lingkup pelaku kejahatan yang dianggap sebagai residivis tidak mencakup setiap pengulangan perbuatan pidana, melainkan hanya pengulangan yang memenuhi syarat normatif KUHP. Pengulangan tindak pidana berfungsi sebagai alasan pemberat pidana (strafverzwaringsgrond), bukan sebagai tindak pidana baru. Restorative Justice terhadap residivis berdasarkan Perpol 8 Tahun 2021 pada prinsipnya dibatasi, karena residivisme menunjukkan kegagalan korektif pidana sebelumnya. Namun, secara yuridis dan teoretis, Restorative Justice masih dimungkinkan secara kasuistis dan selektif, sepanjang memenuhi syarat pemulihan, keadilan bagi korban, dan kepentingan masyarakat.
KEPASTIAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH AKIBAT SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara teoritis mengenai Hak Para Pihak Pemegang Seritifikat Kepemilikan Hak Atas tanah yang tumpang tindih, dan menganalisa secara yuridis mengenai bentuk Kepastian Hukum Para Pihak atas Sertifikat Kepemilikan Hak Tanah yang tumpang tindih kepemilikan. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan hukum oleh Fitzagerald, Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch, Teori Good Governance oleh Tjokroamidjojo, Mardiasmo, Agoes, dan Teori Keadilan oleh Plato, Aristoteles. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, Conseptual approach mengenai doktrin Tumpang Tindih (Overlapping), dan Case approach Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 252/Pid.B/2024/PN Mtp, dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 469 K/Pid/2025. Penelitian sebelumnya oleh Irsyad Wahyu Padyatama (2022), Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surakarta) Bahwa pemilik tanah itu sendiri, Kantor Pertanahan serta Pemerintah setempat, kelurahan atau desa merupakan faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda yang menyebabkan karena kelalaian atau ketidaktelitian sertifikat baik mengenai data fisisk maupun data yuridis; dan Gama Traya Aktiva (2023), Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Kelurahan Gajah Mungkur bahwa Permasalahan Tanah dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa sertipikat ganda, dilakukan mekaniisme penyelesaian hambatan sengketa sertipikat ganda . Temuan penelitian ini bahwa hak para pihak pemegang sertifikat tanah yang tumpang tindih tetap diakui hingga dibuktikan cacat hukum atau dibatalkan melalui prosedur hukum. Sertipikat tanah memberikan kekuatan hukum kuat, tetapi tidak absolut, sehingga masih dapat dibatalkan jika terbukti cacat hukum.
KEBIJAKAN LARANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERUMAHAN UNTUK MENJAMIN HAK MASYARAKAT ATAS TANAH
Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis aspek hukum alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap pelaku alih fungsi tanah yang menyimpang dari aturan dan untuk menganalisis secara teoritis kedudukan hukum bagi investor setelah pemberian izin lokasi. Penelitian tesis ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum oleh Fitzgerald , Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radburg, Teori Perijinan oleh Philipus M Hadjon & Suteri. Metode yang digunakan Penelitian normatif. Penelitian ini mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang jenjang norma hukum dan kepastian hukum atas dalam penerbitan izin perubahan peruntukan lahan. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan menyebutkan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum maka dapat dialihfungsikan dimana pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa sinkronisasi regulasi tata ruang, agraria, dan lingkungan hidup agar tidak terjadi eksploitasi lahan pertanian secara berlebihan.Izin tidak langsung memberikan hak atas tanah, tetapi memberi hak prioritas kepada investor untuk membeli, menyewa, atau memperoleh tanah di lokasi yang telah ditetapkan
PERLINDUNGAN HAK DEBITUR ATAS PEMBELIAN KEMBALI OBJEK HAK TANGGUNGAN PASCA PUTUSAN INKRACHT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis mengenai status hukum objek Hak Tanggungan yang dibeli kembali oleh debitur pasca putusan inkracht dan menganalisis secara yuridis mengenai bentuk perlindungan objek hak tanggungan yang dibeli kembali oleh debitur pasca putusan inkracht. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radburg, Teori Perlindungan hukum oleh Fitzagerald, Teori Perjanjian/Kontrak oleh Van Dunne. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, dan Conseptual approach berdasarkan Yurisprudensi Bidang Perdata Agama Nomor 3/Yur/Ag/2018 mengenai Kaidah hukum pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan syariah, serta Case approach. Penelitian sebelumnya oleh Zarfitson, 2018, Universitas Brawijaya, Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit di BPR Kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan dalam penyelesaian dari pembiayaan bermasalah, bank melakukan Parate eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan (Hak Tanggungan) dengan cara mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), baik dengan menggunakan jasa pra lelang Balai Lelang Swasta maupun secara langsung kepada KPKNL; Zulvical Mokoginta, 2018. Universitas Brawijaya, Keabsahan Jual Beli Objek Jaminan Hak Tanggungan oleh Kreditur Berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari Debitur yang Dibuat pada saat Pengikatan Kredit. Penjualan terhadap obyek jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur dengan menggunakan surat kuasa menjual yang tidak memenuhi mekanisme Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan merupakan penjualan obyek hak tanggungan yang cacat hukum. Temuan penelitian ini bahwa Status hukum eksekusi objek hak tanggungan yang dibeli kembali oleh debitur pasca putusan inkracht adalah final dan mengikat, begitu pula status kepemilikan sah menurut hukum karena debitur ikut serta dan membeli kembali objek agunan melalui lelang umum resmi. Perlindungan hukum apabila objek jaminan hak tanggungan dieksekusi atau dilelang tanpa prosedur yang sah, atau terdapat putusan inkracht yang membatalkan pengikatan/jaminan tersebut. Namun, apabila objek telah dilelang atau dialihkan ke pihak ketiga beritikad baik, maka perlindungan debitur terhadap objek tersebut menjadi terbatas dan lebih condong ke hak ganti rugi terhadap pihak sebelumnya. Dua kerangka perlindungan penting: (i) prosedur eksekusi/lelang harus sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan dan hukum acara; (ii) perlindungan pihak beritikad baik (termasuk pembeli lelang atau pemegang hak tanggungan) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN BERDASARKAN PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai Pertanggungjawaban pidana penyelenggara terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kerusakan jalan menurut pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan menganalisis secara teoritis mengenai Kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap Korban yang Mengalami Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan. Penelitian ini berdasarkan analisisTeori PertanggungjawabanPidana oleh Roeslan Saleh, Teori Kebermanfaatan oleh oleh Jeremy Bentham, Teori Kewenangan oleh Philipus M. Hadjon, HD Stout, dan Teori Victimologi oleh Arief Gosita. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, dan Conseptual approach. Penelitian sebelumnya oleh Muhammad Taufiq Anshari Siregar. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Hasil Penelitian : Kebijakan hukum pidana terhadap korban yang mengalami kecelakaan akibat kerusakan jalan pada masa depan adalah dengan cara restitusi serta adanya pidana penjara bagi penyelenggara jalan yang melalaikan kewajibannya atau secara sengaja membiarkan jalan rusak sehingga menimbulkan korban jiwa; Widya, Safitri Azlin. 2018, Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Akibat Kerusakan Jalan di Kota Pekanbaru.Hasil Penelitian : kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kerusakan jalan tidak ada penyelenggara jalan yang mendapatkan pertanggungjawaban pidana sesuai aturan pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena tidak ada satupun kasus yang naik sampai ke Pengadilan Negeri. Temuan penelitian ini bahwa Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan mencerminkan pendekatan preventif-represif, di mana hukum pidana digunakan sebagai instrumen terakhir (ultimum remedium) untuk memaksa negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin keselamatan lalu lintas sebagai bagian dari hak atas rasa aman warga negara. Dari sudut pandang teori victimologi, adanya victim neglect, yaitu pengabaian kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana, maka diperlukan: integrasi prinsip keadilan restoratif, penguatan tanggung jawab negara melalui skema kompensasi, dan reformulasi kebijakan pidana agar korban menjadi pusat perlindungan hukum.
IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 195/B/PK/PJK/2008)
Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang tersebar di beberapa wilayah propinsi, tetapi miskin dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai, mengerti dan memahami secara mendalam tentang hukum SDA yang bersifat strategis yaitu : “AIR” termasuk asas-asas Hukum Administrasi Negara (HAN) berkaitan dengan pemungutan “PAJAK”. Padahal ini mutlak harus dikelola dengan baik (efektif dan efesien) serta terencana dengan mempertimbangkan kepentingan generasi dimasa yang akan datang. Baik dalam pembinaan, pelaksanaan dan penerapan yang baik serta adil sesuai yang diamanatkan UUD 1945 Bab XIV Pasal 33. Dimana sumber-sumber penghasilan yang berasal dari masyarakat melalui Pajak hasil kekayaan alam Negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan negara melalui pemerintahannya telah membuat Undang-Undang serta Peraturan lainnya. Tesis ini membahas tentang perbedaan penafsiran Peraturan Pemerintah atas Pajak barang strategis baik dalam dasar pengenaan atau penerapannya, sehingga harus mendapat putusan dari Mahkamah Agung. Yang pada kesimpulannya semua peraturan haruslah dikembalikan kepada dasar hukum yang lebih tinggi serta dapat dipergunakan sebagai azas kepastian hukum. 2 (dua) salinan putusan hakim majelis Pengadilan Pajak yang memiliki dasar pertimbangan hukum yang berbeda, dan salinan putusan hakim majelis pengadilan pajak yang pertama dari Nomor Putusan.13116/PP/M.III/16/2008 bahwa penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan hanya atas penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa sedangkan kegiatan penyerahan “selain” penyerahan air bersih tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dan yang kedua dari Nomor Put.53053/PP/M.IVB/16/2014, yang memutuskan bahwa sambungan baru; penyambungan kembali; penggantian meter baru; pindah taping; cadangan dana meter penyerahannya harus dipungut pajak pertambahan nilai. Sebagai landasan yuridis yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dasar pertimbangan hukum sebenarnya telah ada salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195/B/PK/PJK/2008 tanggal 29 Desember 2010 yang memperkuat Putusan Pengadilan Pajak nomor 13116/PP/M.III/16/2008
Copyright (c) 2024 Jurnal Wasaka Critical Law Review
PERANAN NOTARIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERDATA DI PENGADILAN
Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan peran Notaris terhadap suatu Perjanjian di bawah tangan yang dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan dan menemukan akibat hukum akta di bawah tangan yang sudah didaftarkan atau disahkan Notaris sebagai alat bukti di pengadilan. Metode penelitian adalah penelitian hukum emperis. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden yang berdomisili di Kabupaten Kapuas karena masih banyak praktek pembuatan perjanjian yang dilakukan dengan cara di bawah tangan. Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch bahwa Kepastian hukum terbagi atas kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Temuan penelitian ini bahwa peran dan tanggung jawab Notaris terhadap kepastian hukum suatu perjanjian dibawah tangan merupakan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain, seperti saksi, persangkaan dan pengakuan.
URGENSI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPD/X/2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan akibat hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPD/X/2019 pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 82/G/2020/PTUN.JKT. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach). Putusan merupakan sebuah akhir dari pokok permasalahan hukum yang bisaanya disebut dengan Putusan Hakim, dalam memutuskan perkara Hakim Memiliki beberapa alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaikan perkara hukum, Pada hakikatnya pertimbangan hakim merupakan dasar putusan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat final and binding (terakhir dan mengikat). Temuan penelitian ini adalah Implementasi terhadap Keputusan Presiden, kemudian Keputusan Presiden dilanjutkan dengan ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Peradilan Tata Usaha Negara mengabulkan dan membatalkan Keputusan Presiden tersebut, maka disini memunculkan banyak celah hukum sehingga menimbulkan banyak pintu penyelesaian permasalahan khususnya dalam penyelenggara pemilihan umum dan menghasilkan penyelesaian yang berbeda-beda, hal ini dapat menyulitkan penyelenggara pemilu dalam mengeksekusi keputusan mana yang akan diikuti. Agar polemik dan konflik peradilan pemilu tidak terjadi yang dapat berdampak terhadap sistim demokrasi ketatanegaraan, maka pemerintah memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemilu khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu.
PROBLEMS OF REGULATING BUSINESS COMPETITION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM
Prinsip larangan praktek monopoli dan oligopoli telah dimuat sejak Pembangunan Nasional dengan pola GBHN, tetapi tidak sampai diwujudkan ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kita tidak mengetahui yang bagaimana yang dikehendaki oleh GBHN. Akibat desakan dari pengaruh globalisasi, baru diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang substansinya mengadopsi dari luar, khususnya Amerika Serikat dengan istilah Antitrust dan negara-negara lainnya di Uni Eropah dengan Competition Law. Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beberapa peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengisi kekosongan hukum untuk diterapkan terhadap persaingan curang tersebut, seperti beberapa pasal dalam KUHPidana, KUH Perdata, UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan
Apakah sistem ekonomi pasar dan kebijakan persaingan sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya UUD 1945?
LEMBAGA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM DIMENSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI SEKTOR KEHUTANAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam rangka optimalisasi sistem peradilan pidana disektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian ini didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach), sedangkan analisis penelitian dengan cara penafsiran asas-asas hukum, dengan kerangka berfikir deduktif-induktif sebagai suatu penjelasan dan interpretasi logis dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait. Struktur kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu beberapa Deputi diantaranya, deputi bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerjasama serta deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Lembaga ini memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan perusakan hutan yang dilakukan melalui proses hukum penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Selain kewenangan tersebut Lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi penangan perkara tindak pidana kehutanan.
Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR (Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum)
Tujuan penelitian ini menemukan konsep substansi aturan yang tidak merugikan masyarakat dari kesalahan kecil yang dilakukan berulang-ulang kali setiap hari, tanpa ada penyelesaian yang baik dan jelas, serta tugas dan peranan Pemerintah Daerah maupun lembaga terkait dala hal membuat aman dan nyaman untuk penguna jasa parkir yang ada di Kabupaten Kapuas. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Hukum Normatif (normative legal research), yaitu penelitian terhadap Asas-asas Hukum dan doktrin hukum positif yang berlaku. yang dilakukan secara analitis induktif. Prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum dan selanjutnya doktrin-doktrin. Dalam hal ini menelaah terhadap norma hukum dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute approach) yang mana masih perlu dilakukan penataan ulang khususnya mengenai konsekuensi yuridis dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan Konsep (Conseptual approach) untuk menelaah permasalahan yang ada dengan cara menguraikan sebagai perbandingan pada konsep yang terdapat dalam pasal perundang-undangan dan perjanjian/kontrak . Temuan Penelitian ini adalah adanya pelaku usaha pada bisnis jasa perparkiran, baik milik pemerintah maupun milik swasta yang berusaha mengalihkan beban tanggung jawabnya kepada konsumen atas kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang berharga konsumen di lahan parkir yang dikelola olehnya. Tentu hal demikian bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
MULTI LEVEL MARKETING (MLM)DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN
Penelitian yang berjudul Multi Level Marketing (MLM) dilihat dari Aspek Hukum Perjanjian bertujuan untuk pertama untuk mengetahui hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam sistem bisnis Multi Level Marketing dilihat dari aspek perjanjian dalam hukum positif di Indonesia, kedua untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak pelaku bisnis Multi Level Marketing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan 2 (dua) isu hukum (legal issue) yang muncul dalam permasalahan yang diangkat untuk kemudian dianalisa guna menghasilkan suatu argumentasi yang dituangkan dalam suatu analisa hukum. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pertama hubungan hukum antara perusahaan Multi Level Marketing (MLM) dengan Peserta Down Line hanya terjadi jika seorang down line menjalankan sistem perusahaan perusahaan Multi Level Marketing (MLM) dengan benar yakni member get member atau down line berubah menjadi Up line. Disini down line berhak memperoleh haknya berupa komisi, namun selama Down line tidak melakukan kewajibannya maka komisi tidak akan ada dan perusahaan Multi Level Marketing (MLM) tidak memiliki kewajiban kepada Down Line. Kedua tanggung jawab sebuah perusahaan Multi Level Marketing (MLM) dengan Up Line adalah bahwa perusahaan Multi Level Marketing (MLM) bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang di derita oleh Up Line akibat wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan Multi Level Marketing (MLM) selaku debitur kepada Up Line selaku Kreditur. Kecuali jika terjadi overmacht yang menimpa perusahaan dan mengakibatkan perusahaan ditutup namun selama perusahaan masih dalam keadaan normal dan karena objek perjanjian antara perusahaan Multi Level Marketing (MLM) dan Up Line adalah Komisi dan tidak merupakan benda berwujud yang dapat musnah dan pengiriman komisi pun tidak dilakukan secara lansung melainkan via transfer melalui bank, maka prestasi harus tetap diberikan oleh perusahaan karena jika tidak maka perusahaan telah wanprestasi kepada Up Line.
ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN AKIBAT PHK DI MASA PANDEMI COVID – 19 DI KOTA BANJARMASIN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor utama peningkatan perceraian di masa pandemic covid 19 dan menemukan alternatif perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Banjarmasin sebagai upaya untuk menekan peningkatan angka perceraian dan melindungi anak sebagai korban langsung akibat perceraian kedua orang tua. Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian Hukum Empiris, dimana fakta-fakta empiris berbagai perilaku manusia dari hasil wawancara (kuestioner) maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (obeservasi) yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pendekatan case approach (pendekatan kasus) dengan didukung data kuantitatif dan data kualitatif. Temuan dari hasil penelitian adalah Pengembangan Sikap Keterbukaan, Dukungan terhadap anak, Komunikasi yang baik dengan berorientasi pada pendekatan psikologis antara orang tua dan anak sebagai upaya untuk meringankan beban anak sebagai korban perceraian, sehingga pertumbuhan perkembangan anak tetap berjalan dengan normal.
Copyright (c) 2025 Jurnal Wasaka Critical Law Review
PENEGAKAN KETENTUAN SANKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BARITO KUALA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai ketentuan penegakan hukum mengenai pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala dan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan produk hukum daerah bertujuan untuk Perlindungan lingkungan dari degradasi, pencemaran dan kerusakan. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian normatif-empiris mengalisis bahan hukum dan data diuraikan secara deskriptif kualitatif yang didapat dari hasil kepustakaan dan kuesioner dari masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan menganalisis konsep dan teori dan konsep terkait sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala disebabkan oleh pemilik usaha, dan dalam penegakan hukumnya dilakukan proses sanksi administrasi. Selain administrasi dalam penegakan hukum terdapat tiga instrumen yaitu penegakan hukum administratif, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Hendaknya pemerintah, masyarakat, dan pelaksana usaha/kegiatan menaati dan menjalankan aturan yang telah ada untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan aktif dalam mengawasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pencemaran agar lingkungan terhindar dari kerusakan, serta menindak tegas para pelaku pencemaran dengan memberikan sanksi yang tegas.
ASPEK POLITIK HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI INDONESIA
Tidak adanya sanksi bagi perusahaan – perusahaan yang tidak mendaftarkan PKWT karyawannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka perlindungan hukum bagi para pekerja yang sudah menandatangani PKWT tidak bisa sepenuhnya terjamin. Maka dari itu diperlukan adanya politik pembaharuan hukum dalam rangka untuk melindungi tenaga kerja. Kedudukan / akibat hukum dari PKWT yang tidak dicatatkan yaitu berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Batal demi Hukum. Berdasarkan Pasal 59 ayat 7 (tujuh) yaitu demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dari kedua analisa di atas, menjadikan akibat hukum dan kedudukan PKWT yang tidak didaftarkan pelaku usaha di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi multitafsir. Pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal apabila bekerja dalam keadaan tidak terdaftarnya PKWT mereka di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALIYANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAKDALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Terhadap sengketa pajak bidang perpajakan yang amar putusan Pengadilan Pajaknya mengabulkan upaya hukum gugatan wajib pajak, maka pihak Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Penulisan ini untuk 1) menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak yang mengabulkan pengajuan gugatan serta; 2) menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Apakah hasil putusan Hakim Majelis Pengadilan Pajak sudah sesuai asas keadilan dan asas kepastian hukum dan (2) Apakah putusan Hakim Majelis Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan Pengadilan Pajak juga telah memberikan keadilan dan kepastian hukum.
AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN KEADAAN MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 2647 K/PDT/2019)
KUHPerdata Indonesia belum mengatur tentang doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sehingga dalam praktik penerapan doktrin ini masih dalam bentuk putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) seperti dalam kasus Akta Jual Beli (AJB) Tanah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI perkara no. 2647 K/PDT/2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin no. 42/PDT/2018/PT.BJM jo Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin no. 40/Pdt.G/2017/PN.Bjm dimana oleh Majelis Hakim AJB tersebut dinyatakan batal demi hukum. Belum adanya norma hukum yang jelas dan tegas menyebabkan putusan hakim berbeda-beda tentang arti dan ruang lingkup penyalahgunaan keadaan dan akibat hukumnya. Ada putusan yang menyatakan akibat hukumnya batal demi hukum (nietig) ada juga yang menyatakan dapat dibatalkan (vernietigbaar). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah kajian tentang doktrin penyalahgunaan keadaan dan juga studi kasus hukum yakni putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dihubungkan dengan kasus Akta Jual Beli (AJB) Tanah yang dibuat oleh PPAT. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah, pertama akibat hukum terhadap Akta Jual Beli (AJB) Tanah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal terjadi penyalahgunaan keadaan adalah akta tersebut menjadi dapat dibatalkan (vernietigbaar/voidable) melalui putusan hakim karena terjadi cacat kehendak (wilsgbrek) di dalam perjanjian tersebut. Kedua, Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III KUHPerdata Indonesia belum mengatur mengenai tentang penyalahgunaan keadaan, dan masih dalam bentuk putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi), maka Indonesia sebagai negara yang menganut sistem civil law (Eropa Kontinental) seharusnya ketentuan tentang penyalahgunaan keadaan diatur dalam suatu peraturan perudang-undangan.
PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
Prinsip kehati-hatian sebenarnya di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sudah di jelaskan secara tidak langsung dengan pemaparan yang berbeda namun mempunyai arti yang lebih luas dari prinsip kehati-hatian itu sendiri. Dapat dilihat didalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pada dasarnya prinsip kehati-hatian itu sendiri tidak di sebutkan secara jelas di dalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris). Tetapi UUJN sendiri menjelaskannya dengan bahasa yang lain yang lebih luas, yaitu ada kata “seksama” yang disebutkan pada pasal diatas. Makna “seksama” dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), bukan hanya sekedar hati-hati tetapi seorang Notaris dapat di katakan harus waspada dalam menjalankan tugasnya.